Kehidupan Politik dan Ekonomi pada masa Orde Baru

 

Foto Presiden Soeharto 

sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto#/media/Berkas:Jenderal_TNI_Soeharto.png

Karena ketidaksabilan Politik dan Ekonomi terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama maka Presiden Soeharto kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi sebagai dasar dari pembangunan sebuah negara. Adapaun langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Membuat kebijakan politik Luar Negeri

2. Membuat kebijakan politik dalam negeri

3. Rehabilitasi Ekonomi.

 1. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin yang condong ke Blok Timur kemudian oleh Presiden Soeharto diubah menjadi Kebijakan Politik Bebas Aktif dimana Indonesia tidak condong pada salah satu Blok (baik Blok Barat maupun Blok Timur) yang kemudian dibuktikan dengan :

1. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

2. Masuk kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah keluar pada 20 Januari 1965

3. Memprakarsai terbentuknya ASEAN

2. Kebijakan Politik Dalam Negeri :

   1. Melakukan Pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai (Multi Partai) yaitu :  NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan ditambah dengan Golkar. Dan dimenangkan oleh Golkar.

   2.  Pada tahun 1973 dilakukan Fusi (Penyatuan/penyederhanaan Partai) yaitu menjadi Dwi Partai + Golkar :

1.       PPP Sebagai peleburan dari partai berasaskan Islam (NU, PARMUSI, PSII, Perti)

2.       PDI sebagai peleburan dari Partai Nasionalis dan non Islam (Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, IPKI, PNI)

3.       Organisasi kemasyarakatan GOLKAR (PNS, POLISI, ABRI)

2.3   Penyeragaman Ideologi PANCASILA

2.4   DWI FUNGSI ABRI yaitu para anggota ABRI terlibat dalam kegiatan Sosial Politik seperti : masuk menjadi anggota Parlemen (Fraksi ABRI) dan menjadi pejabat publik/pejabat negara.

 3. Rehabilitasi Ekonomi

3.1   Menanggulangi masalah Utang Piutang dengan cara berhasil mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang jatuh tempo

3.2   Melakukan kerjasama dengan IMF (Internasional Monetary Fund) untuk membiayai pembangunan dan agar pembangunan diakui secara internasional.

3.3   Pemetapkan UU no 1 tahun 1967 mengenai memberikan kemudahan izin untuk penanaman modal Asing (PMA)

3.4   Pemetapkan UU no 6 tahun 1968 mengenai memberikan kemudahan izin untuk penanaman modal dalam Negeri (PMDN) dengan cara pemerintah membebaskan Pajak untuk investor dalam negeri dengan kriteria tertentu.

Lahirnya Sejarah Pergerakan Nasional (1908)

 

Pergerakan nasional merupakan bentuk perlawanan bangsa indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisem dengan cara yang lebih moderat melalui politik dan kebudayaan

Perbedaan sebelum dan sesudah :

No	Sebelum	Sesudah
1.	Berjuangan bersifat kedaerahan	Berjuang dari berbagai daerah bersatu
2.	Tidak terorganisir	Terkoorganisir dengan baik yaitu dengan munculnya organisasi –organisasi nasional
3.	Tidak menggunakan strategi karena hanya perlawanan senjata dan fisik	Menggunakan strategi modern yaitu dengan perlawanan secara organisasi nasional
4.	Berpusat pada 1 tokoh (tokoh agama, raja dan bangsawan)	Adanya regenerasi dan kaderisasi

 

Faktor-faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional  yaitu internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar)

Internal :

1. Diskiriminasi sosial karena bangsa indonesia ditempatkan di kelas yang terendah

2. Penindasan dan kesengsaraan rakyat

3. Munculnya golongan terpelajar hasil dari kebijakan politik etis

4. Kenangan akan kejayaan masa lalu seperti kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya

5. Cita-cita menjadi negara yang merdeka

        Eksternal :

    1. Masuk dan berkembangnya paham paham baru didunia

    2. Kemenagan Jepang dan Rusia tahun 1905 di Semenanjung Korea dan Manchuria

    3. Lahirnya peristiwa Revolusi diberbagai kawasan Asia contoh : Revolusi China/Tiongkok.

Perpindahan kekuasan dari Orde Lama ke Orde Baru

 

A.      

Sumber foto : https://www.merdeka.com/

            Latar Belakang :

1.       Peristiwa G30S/PKI

2.       Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

3.       Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret)

4.       Dualisme Kepemimpinan

G30S/PKI

            Latar belakang:

1.1   Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin

1.2   Politik Luar Negeri condong ke Blok Timur (Jakarta – Peking-Pyongyang)

1.3   Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis)

1.4   Konflik TNI AD dan PKI (pembunuhan 7 Perwira Tni AD)

Dampak :

1.       Ketidakstabilan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah

2.       Inflasi 600 % sehingga harga sembako melonjak dan kelangkaan bahan makanan pokok

3.       Pemerintah malah membuat proyek mercusuar 

2.                       Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

            Dibentuknya Front Pancasila yang terdiri dari

1.       Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

2.       Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPPI)

3.       Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)

4.       Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)

5.       Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

6.       Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)

7.       Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KGI)

        Mendatangi Gedung DPR-GR dan menuntut TRITURA yaitu :

1.                           Bubarkan PKI

2.                           Bersihkan kabinet-kabinet dari unsur-unsur PKI

3.                           Turunkan harga

Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Soekarno, dimana Soekarno malah membubarkan kabinet Dwikora dan menggantinya menajdi kabinet 100 menteri yang didalamnya masih terdapat tokoh-tokoh PKI menjadi menteri akibatnya pada tanggal 24 Februari 1966 terjadi bentrokan antara Front Pancasila dan Cakrabirawa (Pasukan Khusus Presiden) sehingga jatuhnya korban yaitu mahasiswa UI yang bernama Arief Rahman Hakim, karena bentrokan tersebut maka Soekarno membubarkan KAMI yang menimbulkan semakin tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang Kabinet namun diboikot oleh para Demonstrans dimana ketika sedang berpidato, Brigjen Sabur sebagai komandan Cakrabirawa memberitahukan Soekarno ada pasukan tanpa tanda pengenal masuk, oleh karena itu soekarno kemudian menyelamatkan diri menggunakan helikopter ke istana Bogor, yang disusul oleh 3 perwira TNI yaitu Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen Basuki Rahmat dimana sebelumnya mereka meminta izin kepada Soeharto dan soeharto kemudian menitipkan pesan untuk soekarno yaitu “Sampaikan saja, saya masih tetap pada kesanggunpan saya, dan beliau (Soekarno) akan mengerti...”. yang dimaksud pesan Soeharto kepada Soekrano tersebut adalah bahwa Soeharto sanggup membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak.

Mempertimbangkan saran dari soeharto yang sebelumnya kepada Soekarno, maka kemudian Soekarno menyetujui hal saran tersebut sehingga dikeluarkanlah SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret.

3.                   SUPERSEMAR

Supersemar berisi mandat dari presiden Soekarno kepada Soeharto yang isinya adalah tugas Soeharto untuk memulihkan kondisi politik dan kewibaan pemerintah. Maka keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 1966 soeharto melakukan tindakan :

1.       Membubarkan dan melarang PKI serta ormas-ormasnya

2.       Mengeluarkan Kepres no.5 18 maret tahun 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dan memilikin itikad tidak baik dalam penyelesaian kasus G30S/PKI

 Langkah-langkah yang diambil oleh soeharto mendapatkan sambutan baik dari masyarakat karena sesuai dengan Tritura, namun kemudian hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional dimana pamor soekarno menjadi turun sedangkan Soeharto semakin populer.

4. Dualisme Kepemimpinan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Soekarno sebagai presiden kepada MPRS maka Soekarno berpidato “Nawaksara” yang isinya adalah pertanggungjawaban Soekarno terkait peristiwa G30S/PKI namun ditolak oleh MPRS dan hal ini membuat Soekarno geram, disisi lain pada awal Juli 1966 MPRS menjadikan SUPERSEMAR sebagai Ketetapan MPRS sehingga soekarno tidak bisa mencabutnya, akibatnya terjadi 2 kepemimpinan dimana Soekarno dan Soeharto sama-sama merupakan Mandatris MPRS.

Setelah mendapatkan mandat MPRS, Soeharto kemudian membentuk Kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) pada 28 Juli 1966 dengan tugas utama yaitu mencipkatan kestabilan politik dan ekonomi serta memperbaiki kehidupan Sandang dan papan rakyat. Karena terjadi dualisme kepemimpinan Nasional maka para penjabat TNI berusaha membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto demi mencegah terjadinya perpecahan dikalangan rakyat.

Pada tanggal 22 Februari 1967 secara resmi Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sehingga dilaksanakanlah Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 dimana “Menarik mandat dari Soekarno atas segala kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia dan menganggkat Soeharto sebagai Presiden” (Tap MPRS no.30 tahun 1967). Maka dimulailah masa Orde baru dan berakhirlah masa Orde Lama dengan dilantiknya Presiden Soeharto pada tanggal 12 Maret 1967 oleh Ketua MPRS yaitu AH. Nasution.